Pemda Toraja Utara Sikapi Pengaduan Penyadapan Getah Pinus

0
91
Suasana rapat yang dipimpimpin langsung Bupati Kalatiku terkait dengan surat pengaduan penyadapan getah pinus, Senin (7/1/2019) di ruang kerjanya.
rantepaopos.com-Toraja Utara- Surat Pemerintah Provinsi Sulsel nomor : 490/8763/DPLII perihal pengaduan,  disikapi Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan dengan memanggil OPD terkait di ruang kerjanya untuk rapat, Senin (7/1/2019).
Surat hal pengaduan ini munculnya karena adanya usaha atau kegiatan penyadapan getah pinus yang diduga tidak sesuai aturan. Usaha tersebut berlokasi di desa/kelurahan Tembamba Kelurahan Tallangsura kecamatan Buntao, Issong Kalua Kecamatan Buntao, Mongsia Kecamatan Rantebua, Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala an Lembang Nanna Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara.
Berikut poin-poin yang dihasilkan dalam rapat Tanggal 1 November 2018 yang dilaksanakan PDLH Provinsi Sulsel yakni:
1. Terdapat izin pemungutan bukan hasil hutan bukan kayu (IPBHHBK) penyadapan getah pinus KTH, mongsia, KTH. Gurirang, kelompok tani rinding batu, kelompok tani hutan tuan salu tangnga, kelompok tani hutan kata, kelompok tani lahai-roi dan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm) kepada kelompok batu osok dan to’ pento masing-masing berlokasi di kabupaten toraja utara.
2. Berdasarkan laporan dari dinas lingkungan hidup kab. Torut bahwa telah terjadi penyadapan getah pinus tidak sesuai prosedur (koakan melebihi petunjuk teknis) yang dapat menyebabkan pohon pinus mati dan pemakaian zat kimia (H2SO4) tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang terjadi di lokasi pemegang izin KTH gurirang, KTH mongsia KTH tuan salu tangnga, KTH Kata, KTH rinding batu, KTH lahai-roi.
3. Terdapat tenaga kerja dari luar yang tidak masuk daftar pemegang izin kelompok tani (KTH) yang bekerja sebagai penyadap getah pinus sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perpanjang izin.
4. Terdapat 2 izin yang akan berakhir pada tanggal 31 desember 2018 dan 4 izin yang berakhir pada awal tahun 2019, untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terdapat izin yang akan dilakukan perpanjang maupun izin baru yang akan dikeluarkan dengan memperimbangkan kondisi kawasan hutan lindung (HL).
5. Dalam menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) penyadapan getah pinus agar dipersyaratkan rekomendasi dari Bupati Kab. Toraja Utara mengingat Pemerintah Daerah Kab. Toraja Utara memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait hal tersebut.
Terkait poin-poin tersebut,  bupati Kalatiku Paembonan menuturkan agar masalah ini segera dituntaskan dan segera action dilapangan,; dan masalah ini jangan terjadi lagi
Hadir dalam suasana rapat, Camat Sa’dan, Kadis Lingkungan Hidup Kab. Torut, Camat Buntao, Camat Rantebua, Camat Nanggala, Lurah Tembamba, Lurah Tallangsura, Lurah Mongsia, Lembang Tandung Nanggala, Lembang Nanna. (Basry/Yoel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here