Rony M Katunde : Rancangan Perda APBD 2019 Harus Sejalan RPJMD

0
425
Rony Mapaliey Katunde,SE
rantepaopos.com-Toraja Utara,– Pimpinan DPRD Toraja Utara, Rony Mapaliey Katunde,SE dengan tegas mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara.
Itu dimaksudkan agar penganggaran melalui program   yang sudah mencerminkan   RPJMD itu dapat mewujudkan prinsif penggunaan anggaran yang efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah   untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan itu kata Rony,  maka dari 34 OPD ditambah 21 Kecamatan harus merepresentasikan programnya masing-masing pada tahapan lanjutan pembahasan Ranperda APBD 2019 berasama dengan badan anggaran.
Tujuan representasi dari setiap program OPD ini gunanya untuk mengetahui secara persis apa program itu layak atau tidak. Jika layak,  berapa anggaran yang semestinya agar tidak terjadi pemborosan pembiayaan. APBD dalam penggunaannya harus efisien dan efektif,” pungkasnya Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 10, daerah pemilihan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara ini.
Rony menyebut,  dari fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai anggota DPRD selama tiga periode ini, dirinya melihat ada sejumlah program yang dibiayai dari APBD belum berjalan efektif. Sebab, selain program itu tidak tercermin dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara, juga ada program yang semestinya tidak perlu diprogramkan tapi sudah diprogramkan,  dan juga ada program yang pembiayaannya yang tidak realistis.
Kelemahan-kelemahan dalam penetapan program dan anggaran yang sudah terjadi selama ini, ujar Rony, sudah saatnya pemerintah daerah mulai melakukan evaluasi secara cermat dan teliti demi penyusunan program dan anggran yang lebih efektif, efisien dan produktif menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Ranperda APBD 2019 sebelum ditetapkan,  DPRD Kabupaten Toraja Utara dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah agar sebelum masuk dalam penetapan nominal Perkiraan Plafon Anggaran (PPA)di setiap program harus lebih dahulu direpresentasikan oleh masing-masing OPD di depan Badan Anggaran,” kunci Rony di depan sejumlah awak media, Selasa (6/11/2018) di ruang pimpinan DPRD Toraja Utara. (yoel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here