PEMKAB TORUT dan KEJARI TANA TORAJA TEKEN MoU TP4D

0
239
Suasana usai penandatangan MoU TP4D antara pihak Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di ruang pola bupati Toraja Utara, Kamis (17/5/2018)

rantepaopos.com– Toraja Utara,–Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melaui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara gelar sosialisasi tugas TP4D di  ruang pola bupati Toraja Utara, Kamis (17/5/2018).

Sebelum sosialisasi dimulai dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja tentang pendampingan hukum tim pengawal dan pengamananan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D).

Pada kegiatan ini jugs  dihadiri Wakil Bupati Toraja Utara Yosia Rinto Kadang, Ketua DPRD Kabupsten Toraja Utara,  Stepanus Mangatta,
Kepala  Kejaksaan Tana Toraja,  Jefri P. Makedepua, Pj. Sekretaris Daerah Toraja Utara, Rede Roni Bare.

Sambutan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan mengatakan,  begitu pentingnya TP4D, dan tentunya diharapkan kehadirannya dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ditambahkan, banyak teman sekitar perangkat daerah atau kepala OPD yang memiliki ketakukan ketika dipanggil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait rasa ketakutan itu kata bupati, dirinya menghimbau agar ketakutan itu di hilangkan selama anda masih melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Banyak hal yang telah kita lakukan dalam mewujudkan hal perubahan, salah satunya adalah sudah dua kali berturut turut daerah ini mendapatkan penghargaan WTP,” terang Kalatiku.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten  Toraja Utara, Stepanus Mangatta, menyebutkan  dengan hadirnya TP4D akan membawa sebuah semangat baru bagi kegiatan pembangunan di Kabupaten  Toraja Utara.

“Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Toraja Utara mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan segenap jajaran Kejaksaan Negeri Tana Toraja atas kesepekatan melalui TP4D,” ucap Stepanus.

Kepala  Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Jefri P. Makedepua mengatakan,  penegakan hukum bukanlah sebuah industri, banyak yang berbangga bila banyak masyarakat dipenjarakan,  namun itu salah, sebab hal itu mencerminkan kurangnya kesadaran hukum.

“Tugas pokok TP4D yaitu pendampingan hukum, koordinasi dengan APIP, monitoring dan evaluasi. Semoga dengan usainya pendatanganan MoU dapat dilaksanakan secara kontiniu dengan muara mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan  bangsa melalui upaya preventif dan persuasif,” pungkasnya (basry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here