Tim Terpadu Penertiban Bangunan Liar Akan Beraksi Minggu Depan

0
1002
Suasana rapat tim terpadu penertiban bangunan, Selasa(3/10/2017) di ruang pola bupati Toraja Utara.

rantepaopos.com-Toraja Utara,- Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gelar rapat terpadu dalam rangka penertiban perizinan.

Salah sasaran penertiban adalah izin mendirikan bangunan (IMB) berdasarkan surat keputusan Bupati Toraja Utara No. 331/VIII/2017 Tanggal 13 Juli 2017 tentang Tim Terpadu Penertiban Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha.

Pertemuan ini dilaksanakan di ruang pola bupati, Selasa (03/10/2017) dan dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Dra. Hetty MG Dalopis, M. Si mewakili Bupati Toraja Utara.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Drs. Aris Pakilaran, dalam laporanya, mengatakan, tim terpadu penertiban izin terhadap mendirikan bangunan dan izin usaha terdiri dari para personil TNI, POLRI, Satpol PP dan OPD terkait.

Ditambahkan, maksud opresai penertiban ini bertujuan memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai izin bangunan, agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kemajuan daerah.

Sementara Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan yang diwakili Asisten III Setda, Hetty Dalopis dengan tagas mengatakan bahwa dalam penertiban ini yang dibutuhan adalah action di lapangan.

Katanya, jangan sampai hanya rapat dan rapat tapi hasil dilapangan tidak nampak, tapi disini kita betul-betul melakukan tindakan nyata mengenai penertiban ijin mendirikan bangunan (IMB).

“Mari kita lakukan gerakan yang tegas dilapangan. Saya melihat sepanjang sungai di sungai Sa’dan banyak bangunan yang belum jelas mengenai IMB- nya,” tegas Dalopis.

Dalopis yakin, dengan terbentuk tim penertiban ini diharapkan dapat bekerja maksimal dan ada hasil nyata, dan tentunya dalam gerakan ini koordinasi yang epektif dibangun baik pihak Kejari, Polres, Dandim, Satpol PP dan stakehoder terkait.

Aksi penertiban ini mendapat respon positif dari Kepala Kejaksanaan Negeri (KAJARI) Makale Jaka Suparnan.

Dikatakan, diketahui dua kabupaten ini (Tana Toraja-Toraja Utara) adalah tujuan destinasi wisata sehingga perlu dijaga penataan lingkungannya.

“Kita dapat melihat masih banyak bangunan yang berdiri disepanjang bantaran sungai dan sesuai aturan terang-terang ada pelarangan membangun di sepanjang bantaran sungai,” tegas Jaka, yang diketahui sangat mengerti dengan hukum.

Harus on the spot dan mencegah dari awal, Kata Jaka, terkait dengan penertiban yang akan dilakukan. Dikatakan, sebelum melakukan eksekusi bangunan, langkah awal yang diambil melakukan teguran atau peringatan pertama, kedua dan ketiga dan jika hal itu tidak diindahkan maka baru mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan ysng berlaku.

Upaya pemerintah untuk penertiban ini juga mendapat dukungan penuh dari Polres Tana Toraja. Kapolsek Rantepao AKP Baharuddin, SH dengan tegas dan meyakinkan mengatakan, kami (pihak kepolisian) sangat mendukung program dari Bupati Toraja Utara. “Insya Allah kita segera melakukan aksi di lapangan,” , kata Baharuddin

Kepala DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, Mulyati S. Tikupadang mengatakan, oprasi penertiban ini akan dimulai minggu depan, dan dari persiapan itu koordinasi intensif terus dibangun dalam memantapkan aksi operasi lapangan nanti.

Hadir dalam pertemuan diantaranya Kapten Inf. Yusuf Panggao, Koramil 05 Sanggalangi, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Torut Atto Matandung, Camat Sa’dan Yamarli Mangiri, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Stevy , Kabag Hukum Setda Netty Palin serta para perkepala OPD/Camat, Para Danramil di Kabupaten Toraja Utara. (Basry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here